Apa Kabar Semarang – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, akhirnya menanggapi polemik terkait tunjangan yang diterima anggota DPRD Kota Semarang. Isu ini mencuat setelah sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan besaran tunjangan yang dinilai terlalu tinggi di tengah upaya efisiensi belanja daerah.
Dalam keterangannya, Wali Kota menegaskan bahwa pemberian tunjangan kepada anggota DPRD sudah diatur dalam regulasi yang jelas, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Tunjangan yang diterima DPRD bukan keputusan sepihak pemerintah kota, melainkan hasil dari ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah. Kami hanya melaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga : Tuntaskan Stunting, Pemkot Semarang Luncurkan Keluarga Cemara
Meski demikian, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk soal tunjangan dewan. Pemerintah kota, kata Ita—sapaan akrab Wali Kota, akan memastikan semua pengeluaran tercatat dalam dokumen APBD yang bisa diakses publik. “Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua sudah melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif serta pengawasan dari masyarakat,” tambahnya.
Tekankan Transparansi dalam Pengelolaan Tunjangan DPRD
Wali Kota juga menilai, tunjangan yang diterima anggota DPRD sebaiknya diiringi dengan kinerja maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, legitimasi penggunaan anggaran akan lebih diterima publik jika dibarengi dengan kerja nyata anggota dewan di lapangan. “Kami berharap sinergi tetap terjaga. DPRD adalah mitra strategis dalam pembangunan, sehingga tunjangan yang diberikan harus sejalan dengan tanggung jawab yang diemban,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah aktivis mahasiswa dan LSM di Semarang mendesak pemerintah kota dan DPRD untuk membuka data rinci terkait komponen tunjangan yang diterima dewan. Mereka menilai transparansi penting agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap wakil rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Ita menyambut baik kritik yang disampaikan publik. Ia berjanji pemerintah kota akan terus memperkuat kanal informasi, baik melalui website resmi maupun forum tatap muka, agar masyarakat bisa mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan pernyataan ini, Wali Kota Semarang berharap polemik tunjangan DPRD bisa mereda dan kembali fokus pada isu utama, yakni peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
