Apa Kabar Semarang – Kota Semarang kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap seorang perempuan berusia 19 tahun. Kasus ini mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Dalam pernyataannya, Agustina menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan tidak bermoral tersebut, dan akan memberikan sanksi tegas kepada oknum ASN yang terbukti bersalah.
“Kami sangat prihatin. Kejadian ini membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang harus segera diselesaikan, tidak hanya dari sisi ASN, tetapi juga dari kondisi sosial masyarakat,” ujar Agustina pada Selasa (8/7/2025).
Pemerintah Kota Semarang, kata Agustina, tengah melakukan proses investigasi internal bekerja sama dengan instansi penegak hukum. Dirinya menekankan bahwa langkah hukum dan disipliner akan diambil secara paralel sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik UU ASN maupun KUHP.
Wali Kota Semarang Respon Kasus ASN Cabul:
Agustina juga menyampaikan bahwa Pemkot Semarang berkomitmen untuk melindungi hak-hak korban serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi pihak yang terdampak.
Baca Juga : Walikota Semarang Terima Permohonan Maaf Lima Mahasiswa Terlibat Kerusuhan May Day
“Kami sudah minta instansi terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), untuk memberikan dukungan penuh kepada korban,” tambahnya.
Kasus ASN Lecehkan Warga, Wali Kota Semarang Janjikan Sanksi Tegas dan Pendampingan Korban
Kasus ini menjadi titik balik bagi Pemkot Semarang dalam memperkuat etika dan perilaku aparatur sipil negara (ASN). Langkah reformasi pun keluarkan dengan fokus pada evaluasi sistem pengawasan internal untuk mencegah kejadian serupa. Pemerintah kota menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas. Masyarakat didorong untuk turut serta mengawasi, tanpa rasa takut, dengan jaminan perlindungan atas identitas dan keselamatan pelapor.
Pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Masyarakat secara aktif melaporkan tindakan yang mencurigakan, sementara pemerintah menjamin perlindungan identitas dan keselamatan para pelapor. Kolaborasi ini memperkuat integritas layanan publik dan mencegah pelanggaran etika di lingkungan birokrasi.
