Apa Kabar Semarang – Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah, Siti Roika, menyoroti persoalan masih banyaknya siswa dari keluarga miskin di Semarang yang tidak menerima bantuan beasiswa dari pemerintah.
Menurutnya, penyebab utama kondisi ini adalah karena mereka tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis penyaluran berbagai program bantuan pendidikan dan sosial.
Siti menyebut, tidak akuratnya data menyebabkan banyak siswa yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan justru terabaikan. “Ada siswa dari keluarga tidak mampu yang nilai akademiknya baik, tapi tidak bisa mengakses beasiswa karena tidak terdaftar di DTKS,” ujarnya.
Baca Juga : GIIAS Semarang 2025 pamerkan 18 merek mobil dan motor
Dorongan Perbaikan Pendataan
Ia menegaskan pentingnya pembaruan dan verifikasi data secara berkala oleh pemerintah daerah agar tidak ada lagi siswa miskin yang terlewat. Menurutnya, pendataan yang valid merupakan langkah awal untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Komisi D DPRD Jateng juga mendorong sekolah-sekolah untuk proaktif melaporkan siswa dari keluarga miskin yang belum masuk dalam DTKS agar dapat diusulkan ke dinas sosial setempat.
Dampak Sosial dan Pendidikan
Siti Roika menilai, jika masalah ini tidak segera diatasi. Maka akan berdampak pada tingginya angka putus sekolah di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu. “Kita khawatir ada anak-anak berprestasi yang akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena terbentur biaya,” katanya.
Ia menambahkan, ketimpangan akses pendidikan juga dapat memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat, sehingga upaya pemerataan pendidikan menjadi sulit tercapai.
Komitmen DPRD untuk Pengawasan
DPRD Jateng berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyaluran beasiswa. Serta mendorong sinergi antara dinas sosial, dinas pendidikan, dan pihak sekolah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh siswa dari keluarga miskin yang layak menerima bantuan bisa terakomodasi.
Siti berharap, ke depan tidak ada lagi anak-anak dari keluarga miskin yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena persoalan data administrasi yang tidak akurat.
